Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana: Sebuah Refleksi

Abstrak

Sejak diundangkan pada 7 Agustus 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung, gugatan sederhana menawarkan terobosan baru untuk sengketa perdata sederhana. Beberapa pembaruan itu di antaranya (i) pihak yang bersengketa berhadapan langsung di persidangan; (ii) batasan waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama; (iii) meniadakan beberapa tahapan dalam proses persidangan perkara perdata biasa; dan (iv) penggunaan formulir yang disediakan oleh pengadilan untuk kelengkapan formil. Tulisan ini menganalisis implemementasi gugatan sederhana dengan mengaitkannya pada perluasan akses terhadap keadilan yang menjadi tujuan dibentuknya gugatan sederhana. Kesimpulannya, gugatan sederhana belum sepenuhnya merepresentasikan perluasan akes terhadap keadilan bagi masyarakat. Namun, gugatan sederhana menjadi salah satu alternatif baru bagi masyarakat yang selama ini enggan datang ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Adanya ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian perkara, penetapan panjar biaya perkara, hakim tunggal, dan kewajiban para pihak untuk hadir dalam persidangan turut mendorong keberhasilan implementasi gugatan sederhana. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan yang perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui gugatan sederhana. Pertama, mengenai penghapusan batasan domisili yang sama dalam gugatan sederhana. Kedua, mengenai uraian yang lebih rinci mengenai jenis perkara gugatan sederhana. Dan ketiga, menjamin putusan akan dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara.